NURMALI, BANGUN PONDOK MERAH PUTIH DI WILAYAH SENGKETA RI-MALAYSIA KAWASAN CAMAR BULAN, KALBAR YAKIN WILAYAH RI, TAK TAKUT POLISI MALAYSIA

Hidup serba terbatas tak membuat nasionalisme Nurmali luntur. Warga Camar Bulan, Kalbar, tersebut menjadikan rumahnya sebagai benteng pertahanan terakhir dalam sengketa wilayah Indonesia-Malaysia. Rumah yang dia sebut Pondok Merah Putih itu menjadi bukti bahwa pekarangan yang ditempatinya merupakan wilayah RI.

HARI KURNIATHAMA,

Sambas

Nurmali tinggal di Dusun Camar Bulan, Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Tanpa diperintah pemerintah pusat, dia berinisiatif menjadi orang yang berdiri di barisan terdepan dalam sengketa perbatasan dengan Malaysia.
Rumah tempat dirinya tinggal persis berada di tapal batas Indonesia-Malaysia. Dia mengecat rumahnya dengan warna merah putih sebagai simbol nasionalisme. Nurmali siap menjadi saksi bahwa rumah tempat tinggalnya itu merupakan wilayah NKRI. Sampai kapan pun, hal itu akan dia pertahankan.
Keberanian dan semangat Nurmali tersebut mendapat apresiasi dari Bupati Sambas Hj Juliarti Djuhardi Alwi dan Ketua DPRD Sambas H Masud Sulaiman. Bersama Muspida Sambas, dua pejabat tersebut bertandang ke pondok Nurmali yang berdinding kayu itu pekan lalu.

Melalui warna merah dan putih, Nurmali ingin menegaskan kepada orang Indonesia dan Malaysia bahwa tempat yang dia tinggali adalah wilayah NKRI. ’’Apa pun yang terjadi, biarpun kondisi saya begini (hidup serba kekurangan, Red), NKRI harus dipertahankan dan saya siap,’’ tegasnya bersemangat.
Nurmali tak sendiri hidup di Pondok Merah Putih. Dia tinggal bersama istri, Syarifah, serta empat anaknya, Iyan Pertiwi, Putra, Nurhakiki, dan Apik. Hampir dua tahun Nurmali beraktivitas di wilayah OBP (outstanding boundary problems) alias kawasan bermasalah tersebut. Dia mengelola kebun karet dan ladang.

Nurmali termasuk pria yang sangat bernyali. Terang-terangan dia mengaku tidak takut sedikit pun kepada Polisi Diraja Malaysia. ’’Meski saya belum sekali pun selama bermukim di sini bertemu polisi Malaysia, saya tidak khawatir, apalagi takut. Sebab, saya yakin, ini wilayah Indonesia,’’ ujarnya.
Walaupun tak pernah berjumpa polisi Malaysia, Nurmali pernah melihat helikopter dan pesawat Malaysia melintas di atas lahan yang dikelolanya. ’’Melintas sudah sering, bahkan berputar-putar di lahan saya,’’ ungkapnya.
Saat mendapat kunjungan bupati dan ketua DPRD Sambas itu, Nurmali meminta pemerintah memperhatikan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. Di antaranya, memberikan bantuan bibit dan pupuk. Dengan demikian, masyarakat perbatasan bisa mengembangkan perkebunan untuk kesejahteraan keluarga. ’’Hanya itu harapan kami,’’ katanya.

Kawasan yang ditinggali Nurmali masuk wilayah perbatasan RI-Malaysia, tepatnya di Bukit Semunsam, lokasi bermasalah di Dusun Camar Bulan seluas 1.499 hektare. Nama Semunsam sudah dikenal masyarakat Temajuk (Indonesia) maupun Teluk Melano dan Serabang, Malaysia, berdasar patok A 104 menuju lokasi Watersed. Lokasi tersebut tidak ditemukan pada MoU 1978.

Menurut Kepala Desa Temajuk Mulyadi, Nurmali berani tinggal di wilayah OBP karena merasa yakin tanah yang ditempati itu merupakan wilayah NKRI. Pondok Merah Putih milik Nurmali tersebut berjarak tidak jauh dari lokasi Watersed.

Bupati Sambas Juliarti Djuhardi Alwi meminta pemerintah pusat segera menyelesaikan masalah perbatasan. Sebab, itu merupakan kewenangan pusat. ’’Perlu tindakan nyata dan cepat agar masyarakat tidak khawatir beraktivitas di wilayah OBP Camar Bulan. Pemkab Sambas akan mempertahankan wilayah Camar Bulan sesuai Traktat London 1891 yang pernah dilakukan Belanda dan Inggris,’’ tegas bupati perempuan pertama di Kalbar tersebut.

Dia menjelaskan, Traktat London harus dipertahankan. Sebab, MoU atau nota kesepakatan 1978 hingga sekarang masih dibahas, sehingga kawasan Camar Bulan seluas 1.499 hektare itu masuk kawasan OBP.
Dalam kasus Camar Bulan, kata Juliarti, tidak ada pencaplokan wilayah. Hanya, dulu, untuk mencapai lokasi patok, masyarakat Temajuk menempuhnya dengan berjalan kaki hingga 1,5 jam. Sekarang berjalan kaki ke lokasi patok hanya 15 menit. ’’Dari pantauan, saya melihat patok batas bersama masyarakat Temajuk, melihat banyak perbedaan di patok batas. Ada patok yang beralas semen dan ada patok yang langsung ditancap ke tanah,’’ ungkapnya.

Ketua DPRD Sambas H Masud Sulaiman juga menyatakan prihatin atas kondisi masyarakat perbatasan. DPRD Sambas meminta pemerintah pusat ikut andil dan segera melakukan langkah-langkah nyata untuk menuntaskan permasalahan tapal batas. Dengan demikian, warga perbatasan, khususnya di Desa Temajuk, bisa tenang dalam beraktivitas.  Sumber (Radar Jokja)