Home

Jakarta – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menilai penahanan Prita melanggar kebebasan warga negara untuk menyatakan pendapat di depan umum.

“Kami dari AJI terus berusaha mendorong penghapusan delik pencemaran nama baik. Delik pencemaran nama baik yang terkena bukan hanya wartawan saja, tapi semua warga negara,” kata Koordinator Advokasi AJI Margiono di Kantor AJI Pusat, Jalan Kwitang, Jakarta, Rabu (3/6/2009).

Prita Mulyasari

Sebab itu, AJI juga memberikan solidaritas terhadap kasus yang menimpa Prita Mulyasari (32), seorang ibu rumah tangga yang ditahan gara-gara menulis keluhan soal pelayanan RS Omni Internasional melalui surat elektronik. “Yang kita permasalahkan bukan jaksa maupun rumah sakitnya, tapi hukumnya yang tidak demokratis. Hukum tersebut adalah peninggalan kolonial Belanda. Dan yang di Belanda saja sudah dihapus,” terang Margiono.

Sebelumnya, kata dia, AJI sudah mengajukan peninjauan kembali dan meminta penghapusan pasal 207 KUHP dan UU ITE Pasal 27 Ayat 3. Namun uapaya ini ditolok Mahkaman Konstitusi. “Tapi kita terus berusaha mengajukan penghapusan delik pencemaran nama baik,” tandas Margiono.

Hal senada disampaikan ketua Pengurus Nasional Perhimpunan Badan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Syamsudin Radjab. Menurutnya, Prita semestinya tidak dikenakan penahanan. Selain itu, ancaman 6 tahun penjara tak cukup mendasari alasan penahanan. Sebab, harus ada syarat tambahan untuk menahan seorang tersangka. “Kami menuntut agar penahanan Ibu Prita ditangguhkan,” ujarnya.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum memberikan komentar langsung mengenai kasus yang menjerat ibu rumah tangga asal Tangerang, Prita Mulyasari. Namun, menurut Juru Bicara Presiden, Andi Mallarangeng, SBY dan ibu negara, Ani Yudhoyono memberikan perhatian besar pada kasus ibu dua anak tersebut.

SBY bahkan langsung menanyakan latar belakang dan penanganan kasus Prita pada Jaksa Agung, Hendarman Supanji dan Kapolri, Jenderal Bambang Hendarso Danuri dalam rapat terbatas hari ini, Rabu 3 Juni 2009.

“Presiden minta Jaksa Agung melihat kasus ini dengan baik dan upayakan kasus hukum bisa berjalan dengan pas dan klop, serta sesuai dengan rasa keadilan,” tambah Andi.

SBY, lanjut dia, meminta kasus Prita diselesaikan dengan sebaik-baiknya. “Bagaimanapun penegakan hukum harus menggunakan hati,” tambah Andi, lantas menambahkan pertanyaan presiden kepada para pembantunya adalah hal biasa, bukan bentuk intervensi.

Prita Mulyasari ditahan sejak 13 Mei 2009 karena mengirimkan e-mail berisi keluhan atas pelayanan RS Omni Internasional di Alam Sutera, Serpong, Tangerang. Selain dijerat pasal pencemaran nama baik, Prita juga dijerat Pasal 27 ayat (3) UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang ancaman hukumannya enam tahun.

Sidang perdana kasus Prita akan disidangkan di Pengadilan Negeri Tangerang pada Kamis 4 Juni 2009.

Sebelumnya, dalam kasus perdata Prita dikalahkan. Karyawan bank itu harus membayar kerugian imaterial sebesar Rp 520 miliar dan Rp 131 juta kerugian material pada RS Omni karena mengeluhkan pelayanan rumah sakit bertaraf internasional itu.(okz/vvn)

Iklan

11 thoughts on “PENEGAK HUKUM BISA JADI ANCAMAN KEBEBASAN MASYARAKAT

    • Terima kasih atas dukungannya, penegak hukum harus berani mengungkap kejadian ini. jangan mentang-mentang rumah sakit internasional yang sudah menanamkan investasi di negeri ini seenaknya berbuat. betul tidak. terima kasih juga anda telah berkunjung ke blog saya.

  1. btw apakah memang bu Prita ini guru?
    kalau baca diatas sih karyawan bank ya…
    tapi guru itu kan bukan yg hanya mengajar di depan kelas ya.., semua bisa menjadi guru bagi semua

  2. BREAKING NEWS !!!
    TANGGAPAN KEJATI BANTEN ATAS PEMERIKSAAN JAKSA YANG MENUNTUT PRITRA:
    “Kita tidak berbicara siapa yang akan kemudian bertanggung jawab terhadap pembuatan …(BAP),yang penting, tapi siapa yang harus bertanggung jawab mereka yang melakukan tindakan pidana (PRITA). Saya berikan apresiasi kepada jaksa tersebut!!”

  3. HASIL DENGAR PENDAPAT KOMISI IX DPR DGN MANAGEMENT RS OMNI:
    1. KOMISI SEMBILAN TIDAK PUAS DENGAN JAWABAN DARI PIHAK RS OMNI
    2. MENGUSULKAN PENCABUTAN IZIN OPERASIONAL RS OMNI
    3. MENCABUT TUNTUTAN RS OMNI KEPADA PRITA MULYASARI
    4. RS OMNI HARUS MINTA MAAF SECARA TERBUKA KEPADA PRITA MULYASARI

  4. Susah bila kita ingin meluruskan sesuatu di Indonesia ini, ujung2nya penjara. Seharusnya jika pihak RS OMNI bersalah, mereka harus jujur, jangan menganggap pasien sebagai bahan uji coba.
    Bebaskan Ibu Prita, semoga Allah menampakkan kebenaran….

    • Betul sekali Pak. Sebetulnya keadilan di terapkan dari atas ke bawah (Top Bottom), sedangkan kemakmuran dari bawah ke atas (Bottom Top) bukannya sebaliknya. Apa lagi seperti kasus RS OMNI, mungkin banyak lagi kasus yang tidak ter ungkap oleh media. mudah-mudahan kasus ini menjadi kasus terakhir di Republik tercinta ini. terima kasih atas kunjungannya

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s