Home

MENGENAL sosok dan kiprahnya Mr Sjafruddin Prawiranegara, maka kita akan mengakui ketokohannya mengendalikan pemerintahan darurat sejak Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) terbentuk tanggal 19 Desember 1948 di Bukittinggi (Sumatera Barat) dan menyerahkan mandat PDRI kepada Soekarno-Hatta di Yogyakarta tanggal 13 Juli 1949.

“Malah, kita bisa mengakui Sjafruddin sebagai presiden kedua, sebagaimana juga diungkap Ketua MPR Taufiq Kiemas,” kata Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, AM Fatwa selaku Ketua Panitia Peringatan Satu Abad Mr Sjafruddin Prawiranegara, Sabtu (26/2), di Jakarta.

Ia mengutip ucapan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Taufiq Kiemas ketika panitia beraudiensi tanggal 8 Februari 2011 di Ruangan Rapat Pimpinan Gedung Nusantara III lantai 9 Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Taufiq juga mengakui peran Sjafruddin yang tak bisa dipungkiri sangat heroik selama pergulatan kemerdekaan.

Sjafruddin Prawiranegara (lahir di Serang, 28 Februari 1911; wafat di Jakarta, 15 Februari 1989) adalah pejuang kemerdekaan RI yang menjabat sebagai Presiden/Ketua PDRI merangkap Menteri Pertahanan serta Menteri Penerangan dan Urusan Luar Negeri ketika pemerintahan RI di Yogyakarta dikuasai Belanda setelah agresi militer yang kedua (19 Desember 1948) dan Presiden Soekarno bersama Wakil Presiden Mohammad Hatta diasingkan ke Pulau Bangka.

Dalam tubuh Sjafruddin mengalir darah campuran Banten dan Minang. Buyutnya, Sutan Alam Intan, keturunan Raja Pagaruyung di Sumatera Barat, yang dibuang ke Banten karena terlibat Perang Padri. Sutan menikahi puteri bangsawan Banten, yang melahirkan kakeknya yang kelak memiliki anak bernama R Arsyad Prawiraatmadja. Arsyad, ayah Syafruddin yang bekerja sebagai jaksa tetapi dekat dengan rakyat. Ia dibuang Belanda ke Jawa Timur.

Sjafruddin menempuh pendidikan ELS (Europeesche Lagere School) setara sekolah dasar (SD) tahun 1925, MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs) setara sekolah menengah pertama (SMP) di Madiun tahun 1928, dan AMS (Algemeene Middelbare School) setara sekolah menengah atas (SMA) di Bandung tahun 1931. Ia lulusan Rechtshogeschool (Sekolah Tinggi Hukum, sekarang Fakultas Hukum Universitas Indonesia) di Jakarta (Batavia) dan bergelar Meester in de Rechten.

Sjafruddin menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri, Menteri Keuangan, dan Menteri Kemakmuran. Ia menjadi Wakil Perdana Menteri tahun 1946, Menteri Keuangan yang pertama tahun 1946, dan Menteri Kemakmuran tahun 1947. Saat menjabat sebagai Menteri Kemakmuran terjadi agresi militer kedua Belada yang menyebabkan pembentukan PDRI di Sumatera.

Seusai menyerahkan kembali kekuasaan Pemerintah Darurat RI, ia menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri tahun 1949, kemudian Menteri Keuangan tahun 1949-1950. Selaku Menteri Keuangan dalam Kabinet Hatta, bulan Maret 1950 ia memotong uang bernilai Rp 5 lebih hingga separuh. Kebijakan moneternya dikritik dan dikenal dengan julukan Gunting Sjafruddin.

Sjafruddin menjadi Gubernur Bank Sentral Indonesia yang pertama, tahun 1951. Sebelumnya, ia adalah Presiden Direktur Javasche Bank yang terakhir, kelak namanya menjadi Bank Sentral Indonesia. Ia menulis buku Sejarah Moneter dibantu Oei Beng To, Direktur Utama Lembaga Keuangan Indonesia.

Awal tahun 1958, PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia) berdiri akibat ketidakpuasan terhadap pemerintah karena ketimpangan sosial yang terjadi dan pengaruh komunis, khususnya Partai Komunis Indonesia (PKI), yang menguat. Ia diangkat sebagai Presiden PRRI yang berbasis di Sumatera Tengah. Dalam kabinet PRRI, Sjafruddin adalah Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan.

Bulan Agustus 1958, perlawanan PRRI berakhir dan pemerintah pusat di Jakarta menguasai kembali wilayah-wilayah yang sebelumnya bergabung dengan PRRI. Keputusan Presiden Nomor 449 Tahun 1961 menetapkan pemberian amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang tersangkut pemberontakan, termasuk PRRI.

Sjafruddin beristri Tengku Halimah Syehabuddin, seorang wanita kelahiran Aceh. Memasuki masa tuanya, ia menjadi seorang mubalig. Dalam aktivitas keagamaannya, ia menjadi Ketua Korp Mubalig Indonesia (KMI). Tetapi berkali-kali tokoh Partai Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) ini dilarang berkhotbah. Bulan Juni 1985, ia diperiksa karena isi khotbah Idul Fitri 1404 H di Masjid Al-A’raf, Tanjungpriok, Jakarta. (*)[sumber: Jakartapress.com]

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s