Home

JAKARTA, TRIBUN-TIMUR.COM – Pemerintah tampaknya enggan menerima keputusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 13 Juli lalu yang menghukum pemerintah karena lalai dan melakukan perbuatan melawan hukum akibat tidak menjalankan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN).

Untuk itu, pemerintah yang diwakili Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono, dan sejumlah menteri mengajukan banding terhadap keputusan PN Jakarta Pusat yang diketuai Ennid Hasanuddin dan beranggotakan Sapawi dan Supraja SH itu. Pngajuan banding disampaikan para pengacara pemerintah sebagian pada tanggal 26 Juli dan sebagian lain tanggal 3 Agustus.

Demikian diungkapkan anggota tim kuasa hukum pembela Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) Andriko Otang kepada Kompas di sela buka puasa KAJS di Sekretariat Trade Union Rights Centre (TURC), Pejompongan, Jakarta, Senin (8/8/2011) petang.

Gugatan Citizen Lawsuit diajukan KAJS tahun lalu karena pemerintah dinilai tidak menjalankan UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN. Gugatan diajukan bersamaan dengan dimulainya proses pembahasan di DPR terkait RUU Badan Penyelenggara Sistem Jaminan (BPJS) yang akan menjalankan SJSN tersebut.

Dalam gugatan itu, Presiden dan Wapres serta sejumlah menteri digugat oleh 68 elemen pendukung KAJS. Sebagian para menteri yang digugat di antaranya Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Keuangan Agus Matowarodjo, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigran Muhaimin Iskandar.

Keputusan PN Jakarta Pusat itu sendiri menghukum pemerintah membayar Rp 1 akibat lalai menjalankan UU SJSN. “Gugatan banding pemerintah ini diajukan 26 Juli lalu dan 3 Agustus. Kalau melihat saat keputusan itu diketok oleh majelis hakim, seharusnya batas waktu pengajuan gugatan banding tidak boleh lebih dari 14 hari atau sebelum tanggal 27 Juli. Namun, ada gugatan banding yang diajukan lewat setelah 14 hari. Apa ini karena pemerintah, mereka boleh melanggar UU? Apalagi kontra memori bandingnya belum juga diajukan sampai sekarang,” tanya Andriko.

Menurut aktivis KAJS lainnya, Baris Silitonga, gugatan banding yang diajukan Presiden SBY dan kawan-kawan menunjukkan pemerintah tidak memiliki niat baik untuk memperbaiki diri dan berjuang bagi kepentingan rakyatnya. “Ini aneh. Pemerintah kok malah menggugat balik dan melawan rakyatnya sendiri. Padahal, keputusan PN Jakpus sudah jelas. Selain pemerintah diminta segera mengundangkan RUU BPJS, membentuk peraturan pemerintah dan peraturan presiden yang diperintahkan UU SJSN, juga menyesuaikan BPJS sesuai UU No 40/2004 tentang SJSN. Mengapa keputusan yang baik dan dimaksudkan untuk kepentingan masyarakatnya sendiri justru dilawan?” tambah Silitonga.

Oleh sebab itu, sebagai pekerja Silitonga meragukan pemerintah mau menyelesaikan RUU BPJS. “Niat baik pemerintah bisa diragukan di masa sidang berikutnya untuk membahas RUU BPJS itu. Saya tidak tahu apa yang terjadi jika pemerintah tidak mengundang-undangkan RUU BPJS,” kata Silitonga.

Pembahasan RUU BPJS direncanakan segera dimulai Panitia Khusus DPR pada September mendatang. Sumber : TRIBUN-TIMUR.COM

Iklan

One thought on “DIDENDA RP 1 JUTA, PRESIDEN RI DKK AJUKAN BANDING

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s